Garda Rakyat Nusantara. Online — Proyek peningkatan ruas jalan Buhias–Simpang Minanga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kini diselimuti sorotan tajam.
Proyek yang bersumber dari APBN 2025 dengan nilai kontrak hampir Rp 20 miliar itu disebut - sebut menyisakan persoalan mutu di lapangan dan memicu kecurigaan publik terhadap lemahnya pengawasan.
Sekretaris Jenderal Kibar Nusantara Merdeka, Yohanes Missah, secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.
Ia menilai, jika benar terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan, maka pengawasan dari pihak pelaksana teknis dan balai patut dipertanyakan.
“Proyek ini menggunakan uang negara dalam jumlah besar. Jika di lapangan muncul indikasi kualitas pekerjaan yang tidak sesuai harapan, maka wajar publik menilai pengawasan tidak berjalan maksimal.
Karena itu, kami mendesak APH memanggil dan memeriksa Kepala Balai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara, Satker 3, serta kontraktor pelaksana PT Karya Murni Anugerah untuk memberikan penjelasan secara terbuka,” tegas Yohanes.
Menurutnya, proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah seharusnya menghasilkan kualitas pekerjaan yang kuat, rapi, dan sesuai spesifikasi teknis.
Jika di lapangan justru ditemukan kondisi yang dinilai belum maksimal, maka hal tersebut bisa mengarah pada dugaan kelalaian pengawasan atau ketidaktepatan pelaksanaan pekerjaan.
Ia menambahkan, publik berhak mengetahui apakah proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek sudah berjalan sesuai aturan.
Jika terdapat penyimpangan, baik administratif maupun teknis, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan.
Proyek yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro itu tercatat memiliki masa pelaksanaan 79 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 14 Oktober 2025.
Namun sejumlah pihak di lapangan mulai mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan, terutama pada beberapa titik ruas jalan yang dinilai belum mencerminkan proyek dengan nilai kontrak besar.
Kibar Nusantara Merdeka menilai, lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur dapat membuka ruang terjadinya persoalan serius yang berpotensi merugikan negara.
Oleh karena itu, mereka meminta agar APH tidak ragu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat.
“Kami tidak ingin proyek ini hanya selesai di atas kertas, tetapi meninggalkan masalah di lapangan. Jika ada indikasi kelalaian pengawasan atau pelaksanaan yang tidak sesuai kontrak, maka itu harus dibuka terang.
APH perlu turun tangan agar tidak muncul kesan ada pembiaran,” tambah Yohanes.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara, Satker 3, maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.
Desakan pemeriksaan kini menguat, sementara publik menanti apakah proyek jalan bernilai puluhan miliar rupiah ini akan dijelaskan secara transparan atau justru menyeret para penanggung jawabnya ke pusaran dugaan skandal infrastruktur.
( Team )
إرسال تعليق