Garda Rakyat Nusantara.Online, Sitaro — Dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang kini menjadi sorotan tajam publik di Sulawesi Utara. Kasus yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro berinisial EL dinilai sebagai pukulan telak bagi citra Partai NasDem yang selama ini mengusung slogan “Restorasi Indonesia”.
Pemanggilan EL oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara pada Jumat, 13 Maret 2026, menandai babak baru pengusutan dugaan penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Ruang.
Kasus ini dinilai bukan sekadar dugaan pelanggaran administrasi atau hukum semata, melainkan menyentuh sisi kemanusiaan.
Pasalnya, dana tersebut diperuntukkan bagi warga yang terdampak langsung bencana alam, yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka dari dampak abu vulkanik dan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Juklak BNPB Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan dana darurat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat korban bencana.
Pemerhati anti korupsi Niraya Sari menilai dugaan kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terutama karena menyangkut dana kemanusiaan.
“Jika benar ada upaya memanfaatkan dana bencana untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat. Dana bencana adalah dana kemanusiaan, bukan ladang keuntungan,” tegas Niraya Sari.
Menurutnya, kasus ini juga menjadi ujian serius bagi komitmen partai politik dalam menjaga integritas kadernya, khususnya bagi Partai NasDem yang selama ini mengampanyekan politik bersih.
“Partai tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi kader yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Jika bukti awal sudah kuat, langkah tegas seperti pemecatan tidak dengan hormat harus dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik,” tambahnya.
Kasus ini juga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik mulai mempertanyakan apakah dugaan tindakan EL merupakan inisiatif pribadi atau justru berkaitan dengan kepentingan politik yang lebih luas.
Kajati Sulawesi Utara kini memegang peran penting dalam mengungkap secara terang kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang melibatkan pihak lain.
“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jabatan sebagai anggota DPRD tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun yang diduga bermain dengan dana bencana,” kata Niraya Sari.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Sitaro tidak membutuhkan polemik politik, melainkan kejelasan dan keadilan atas penggunaan dana yang seharusnya membantu korban bencana.
Kini publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum serta sikap resmi dari Partai NasDem terhadap kadernya yang tengah menjadi sorotan tersebut.
“Jika kasus ini terbukti, maka tidak boleh ada kompromi. Hukum harus ditegakkan, dan etika politik harus dijaga. Rakyat berhak mendapatkan keadilan atas dana bencana yang seharusnya menjadi hak mereka,” tutup Niraya Sari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang diberitakan dalam hal ini oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro berinisial EL maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi.
(Team)
إرسال تعليق