Garda Rakyat Nusantara. Online — Proyek peningkatan ruas jalan Buhias–Simpang Minanga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menelan anggaran hampir Rp 20 miliar dari APBN 2025 kini makin diselimuti tanda tanya.
Di tengah sorotan publik soal mutu pekerjaan dan dugaan lemahnya pengawasan, para pejabat terkait justru memilih bungkam tanpa klarifikasi.
Sikap diam dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara dan Satker 3 memicu kecurigaan publik.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait kondisi proyek di lapangan maupun tudingan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan.
Padahal, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut seharusnya diawasi ketat dan dijalankan secara transparan.
Sekretaris Jenderal Kibar Nusantara Merdeka, Yohanes Missah, menilai sikap bungkam para pejabat justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proyek tersebut.
“Jika semuanya berjalan sesuai aturan dan spesifikasi, kenapa harus diam ??? Publik berhak mendapat penjelasan.
Diamnya pejabat balai dan satker justru memunculkan kesan ada yang ditutupi. Kami mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kontraktor pelaksana PT Karya Murni Anugerah,” tegas Yohanes.
Ia menilai, proyek infrastruktur dengan nilai kontrak besar tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat.
Jika di lapangan muncul indikasi kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, sementara pejabat pengawas tidak memberikan klarifikasi, maka hal itu bisa mengarah pada dugaan kelalaian serius dalam fungsi pengawasan.
Proyek yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut memiliki masa pelaksanaan 79 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 14 Oktober 2025.
Namun kondisi fisik di beberapa titik ruas jalan memicu pertanyaan publik tentang kualitas dan ketahanan pekerjaan yang seharusnya sesuai standar nasional.
Kibar Nusantara Merdeka menegaskan akan terus mendorong transparansi. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
“Ini bukan proyek kecil. Uang negara yang digunakan sangat besar. Jika pejabat pengawas memilih bungkam, maka wajar publik menduga ada kegagalan fungsi atau bahkan potensi pelanggaran.
APH harus memanggil dan memeriksa semua pihak agar persoalan ini terang,” lanjut Yohanes dengan nada keras.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak balai, Satker 3, maupun kontraktor pelaksana belum memberikan tanggapan resmi.
Bungkamnya para pejabat di tengah sorotan proyek miliaran rupiah ini justru mempertebal kecurigaan publik.
Kini, tekanan agar aparat penegak hukum membuka tabir proyek tersebut semakin menguat dan masyarakat menunggu apakah keheningan ini akan berujung klarifikasi, atau justru menyeret para penanggung jawabnya ke pusaran dugaan skandal infrastruktur
( Team )
Posting Komentar