Garda Rakyat Nusantara.Online, Bitung – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI / MPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Ir.Stefanus B.A.N. Liow., M.A.P., melaksanakan kunjungan kerja di Kota Bitung dengan menyambangi PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Bitung dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung, Kamis (26/02/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sekaligus memastikan kesiapan menghadapi lonjakan penumpang menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Dalam keterangannya, Stefanus menjelaskan bahwa pola arus penumpang di Bitung memiliki karakteristik tersendiri. Puncak lonjakan biasanya terjadi pada momentum Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, pada periode Nyepi dan Lebaran tetap terjadi peningkatan signifikan, khususnya untuk rute Ambon, Papua, dan sejumlah wilayah di Indonesia Timur.
Ia mengungkapkan, kerap terjadi ketimpangan jumlah penumpang turun dan naik di Pelabuhan Bitung. Kapal yang datang dari pelabuhan asal seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, maupun Baubau, umumnya hanya menurunkan sekitar 50 penumpang di Bitung. Namun jumlah penumpang yang naik bisa mencapai 200 orang. Selama masih sesuai kapasitas dan mendapat persetujuan otoritas pelabuhan, hal tersebut diperbolehkan.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala saat kapasitas kapal telah penuh, terutama untuk tujuan Papua. Kondisi itu memaksa sebagian calon penumpang mencari jalur alternatif, seperti menuju Ternate terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan.
Dari hasil peninjauan, Stefanus menilai kesiapan PT Pelni sudah memenuhi standar keselamatan. Sistem penjualan tiket, perangkat navigasi, hingga peralatan keselamatan telah berbasis teknologi modern, termasuk pemantauan cuaca, kedalaman laut, dan posisi kapal secara real time. Fasilitas keselamatan seperti pelampung juga tersedia sesuai ketentuan.
Meski begitu, ia menyoroti persoalan pedagang asongan dan pihak - pihak yang masuk ke area kapal tanpa izin resmi. Menurutnya, situasi tersebut menyulitkan petugas dalam membedakan antara penumpang dan bukan penumpang, bahkan berpotensi mengganggu aspek keamanan dan keselamatan pelayaran.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Ada yang masuk melalui celah pagar bahkan lewat jalur laut, sehingga pengawasan perlu diperketat,” tegasnya.
Terkait peran KSOP, Stefanus menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap keselamatan pelayaran, termasuk kapal - kapal kecil yang melayani sektor pariwisata dan resort.
Ia mengakui kapal-kapal tersebut berkontribusi terhadap pendapatan negara, namun masih banyak yang terkendala perizinan akibat mekanisme yang dinilai rumit dan biaya yang relatif tinggi.
“Kita perlu menjembatani regulasi agar standar keselamatan tetap terjaga, tetapi pelaku usaha pariwisata juga mendapat kemudahan,” ujarnya.
Di akhir kunjungan, Stefanus menegaskan perlunya sinergi antarotoritas pelabuhan, termasuk Pelni, Pelindo, KSOP, serta pengelola pelabuhan terpadu.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, mencegah masuknya barang ilegal, serta menjamin keselamatan pelayaran secara menyeluruh di wilayah Bitung dan sekitarnya.
(Hs)
Posting Komentar